BONETERKINI.COM konsolidasi forum advokasi layanan peradilan inklusi bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum kabupaten bone.
Kegiatan dihadiri oleh beberapa undangan dan perwakilan dari berbagai instansi yang berkaitan dengan pelayanan penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas seperti Kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, YLBH, Dinas sosial, Dinas kependudukan dan catatan sipil, Dinas kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta media
Kegiatan konsolidasi diselenggarakan di Baruga La Teya Riduni, Kompleks Rumah Jabatan Bupati, Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan Selasa, 28 November 2023, Pukul 09.00 Wita-Selesai
Kegiatan diskusi dipandu langsung oleh pihak LBH Makassar A.M Fajar Akbar Mengatakan bahwa penyandang disabilitas dalam beberapa bentuk pelayanannya.
"Untuk layanan hukum jelas kita sudah mengetahui bahwa ada dipundak penyelenggara dan penegakan hukum, dan ada tiga hal yang tidak dibebankan pada perangkat hukum namun ada pada perangkat daerah seperti kesehatan fisik, kesehatan mental dan psikologi sosial", ucap Fajar
YLB Makassar menekankan semua instansi terkait pelayanan hukum terhadap penyandang disabilitas memiliki data akurat
"Segalanya harus berbasis data artinya bahwa data yang akurat dan valid sangatlah penting sebab dari situ kita dapat melihat seberapa besar angka dan bagaimana cara penyelesaian jika ada masalah yang terjadi", Teran Fajar kemudian
Akses keadilan yang terhambat akan mengakibatkan kesulitan pelayanan yang efektif kepada penyandang disabilitas. Jadi kebijakan internal penegakan hukum memang seyogyanya harus terus berkoordinasi dengan perangkat daerah sedini mungkin.
Peraturan mengenai ini sebenarnya sudah tertuang dalam Perbup 42 tahun 2022 dalam Ketentuan Umum No 30 mengenai tekhnis layanan terpadu pemenuhan keadilan dan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas.
Khusus di Kabupaten Bone pendampingan penyandang Disabilitas diberikan kepada YLBH yang telah terakreditasi namun progresnya sejak tahun 2019 sampai saat ini belum terealisasi dengan baik dikarenakan terkendala anggaran, jadi harapannya semoga di APBD 2024 bisa tercover terkait hal ini, namun tentunya data yang valid sudah disediakan terlebih dahulu.(irma)
